Regulasi

2014 undang-undang-nomor-38-tahun-2014-tentang-keperawatan
2012 undang-undang-nomor-18-tahun-2012-tentang-pangan
2009 undang-undang-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup
2009 undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik (1)
2009 undang-undang-nomor-23-tahun-2009-tentang-pertanggungjawaban-atas-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-anggaran-2007-
2009 undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
2009 undang-undang-nomor-18-tahun-2009-tentang-peternakan-dan-kesehatan-hewan
2009 undang-undang-nomor-11-tahun-2009-tentang-kesejahteraan-sosial
2009 undang-undang-nomor-10-tahun-2009-tentang-kepariwisataan
2008 undang-undang-nomor-18-tahun-2008-tentang-pengelolaan-sampah
2007 undang-undang-nomor-29-tahun-2007-tentang-pemerintahan-provinsi-dki-jakarta-sebagai-ibukota-nkri
2007 undang-undang-no-25-tahun-2007-tentang-penanaman-modal
2005 undang-undang-nomor-3-tahun-2005-tentang-sistem-keolahragaan-nasional
2004 undang-undang-nomor-38-tahun-2004-tentang-jalan
2004 undang-undang-nomor-29-tahun-2004-tentang-praktik-kedokteran
2001 undang-undang-nomor-22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas-bumi
2001 undang-undang-nomor-28-tahun-2004-tentang-perubahan-atas-uu-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasan (1)
2003 undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan (1)
2001undang-undang-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasan
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
1970 undang-undang-no-1-tahun-1970-tentang-keselamatan-kerja
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 4 TAHUN 2017 TA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN
PERATURAN PEMERINTAH NO 33 TAHUN 2019 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG
PERATURAN PEMERINTAH INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL ANGGARAN TAHUN 2022
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERKERETAAPIAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENERBANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 202I TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2O2I TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2OO2 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2O21 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERTNTAH NOMOR 22 TAHUN 2O2O TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG JASA KONSTRUKSI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2076 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O2I TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2O2I TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2O2I TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2O2I TENTANG MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2O2I TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
2014 peraturan-pemerintah-nomor-101-tahun-2014-tentang-pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun
2012 peraturan-pemerintah-nomor-96-tahun-2012-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik
2012 peraturan-pemerintah-nomor-81-tahun-2012-tentang-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-dan-sampah-sejenis-sampah-rumah-tangga (1)
2012 peraturan-pemerintah-nomor-27-tahun-2012-tentang-izin-lingkungan
2009 peraturan-pemerintah-nomor-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian
2008 peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2008-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-nasional (1)
2007 peraturan-pemerintah-nomor-25-tahun-2007-tentang-keselamatan-radiasi-pengion-dan-keamanan-sumber-radioaktif
2007 peraturan-pemerintah-no-38-tahun-2007-tentang-pembagian-urusan-pemerintahan-antara-pemerintah-pemerintahan-daerah-provinsi-dan-pemerintahan-daerah-kabupaten-kota
2006 peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2006-tentang-jalan
2002 peraturan-pemerintah-nomor-15-tahun-2002-tentang-karantina-ikan
2001 peraturan-pemerintah-nomor-82-tahun-2001-tentang-pengelolaan-kualitas-air-dan-pengendalian-pencemaran-air
1987 peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1987-tentang-penyediaan-dan-penggunaan-tanah-untuk-keperluan-tempat-pemakaman
PP Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Pentang Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 Tentang Apotik
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2024 TENTANG PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
PERATURAN MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
PERATURAN BKPM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN BKPM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PERATURAN BKPM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
Lampiran Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020
2020 PeraturanBKPM No. 6 Tahun 2020 tentang pedoman dan tatacara pengendalian pelaksanaan PM
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/Permentan/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 26/Permentan/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
2015 peraturan-menteri-perdagangan-nomor-06-m-dag-per-1-2015-tentang-pengendalian-dan-pengawasan-terhadap-pengadaan-peredaran-dan-penjualan-minuman-beralkohol
2014 permen-perdagangan-nomor-90-m-dag-per-12-2014-tentang-penataan-dan-pembinaan-gudang
2014 permen-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-31-tahun-2014-tentang-kerjasama-penyelenggaraan-dan-pengelolaan-pendidikan-oleh-lembaga-pendidikan-asing-dengan-lembaga-pendidikan-di-indonesia
2014 permen-kesehatan-nomor-75-tahun-2014-tentang-pusat-kesehatan-masyarakat
2014 permen-kesehatan-nomor-43-tahun-2014-tentang-higiene-sanitasi-depot-air-minum
2014 permen-kesehatan-nomor-9-tahun-2014-tentang-klinik
2014 peraturan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-36-tahun-2014-tentang-pedoman-pendirian-perubahan-dan-penutupan-satuan-pendidikan-dasar-dan-menengah
2014 peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-republik-indonesia-nomor-32-tahun-2014-tentang-persyaratan-dan-tata-cara-pemberian-izin-penyelenggaraan-pos
2014 peraturan-menteri-kesehatan-nomor-290-tahun-2014-tentang-persetujuan-tindakan-kedokteran (1)
2013 peraturan-menteri-perdagangan-nomor-70-m-dag-per-12-2013-tentang-pedoman-penataan-dan-pembinaan-pasar-tradisional-pusat-perbelanjaan-dan-toko-modern
2013 peraturan-menteri-kesehatan-nomor-22-tahun-2013-tentang-penyelenggaraan-pekerjaan-dan-praktik-ortotis-prostetis
2013 peraturan-menteri-kesehatan-nomor-55-tahun-2013-tentang-pekerjaan-perekam-medis
2012 permen-pan-dan-rb-nomor-36-tahun-2012-tentang-juknis-penyusunan-penetapan-dan-penerapan-standar-pelayanan (1)
2012 permen-lingkungan-hidup-nomor-16-tahun-2012-tentang-pedoman-penyusunan-dokumen-lingkungan-hidup
2012 permen-lingkungan-hidup-nomor-05-tahun-2012-tentang-jenis-rencana-usaha-dan-atau-kegiatan-yang-wajib-memiliki-analisis-mengenai-dampak-lingkungan-hidup
2012 peraturan-menteri-perhubungan-no-13-tahun-2012-tentang-pendaftaran-dan-kebangsaan-kapal
2012 peraturan-menteri-kesehatan-nomor-587-tahun-2012-tentang-penyelenggaraan-pekerjaan-perawat-gigi
2011 permen-kesehatan-nomor-1096-menkes-per-vi-2011-tentang-higiene-sanitasi-jasaboga
2010 permen-kesehatan-nomor-1191-menkes-per-viii-2010-tentang-penyalur-alat-kesehatan
2010 permen-dalam-negeri-nomor-33-tahun-2010-tentang-pedoman-pengelolaan-sampah
2010 peraturan-menteri-kesehatan-nomor-1438-menkes-per-ix-2010-tentang-standar-pelayanan-kedokteran
2010 peraturan-menteri-kesehatan-nomor-411-tahun-2010-tentang-laboratorium-klinik
2009 permen-perdagangan-nomor-46-m-dag-per-9-2009-tentang-angka-pengenal-importir (1)
2009 permen-lingkungan-hidup-nomor-18-tahun-2009-tentang-tata-cara-perizinan-pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun
2009 perka-bps-nomor-57-tahun-2009-tentang-klasifikasi-baku-lapangan-usaha-indonesia
2008 peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-26-prt-m-2008-tentang-persyaratan-teknis-sistem-proteksi-kebakaran-pada-bangunan-gedung-dan-lingkungan
2007 permen-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-per-17-men-vi-2007-tentang-tata-cara-perizinan-dan-pendaftaran-lembaga-pelatihan-kerja
2007 permen-perdagangan-nomor-36-m-dag-per-9-2007-tentang-penerbitan-surat-izin-usaha-perdagangan
2007 peraturan-menteri-perhubungan-nomor-14-tahun-2007-tentang-kendaraan-pengangkut-peti-kemas-di-jalan-
2007 peraturan-menteri-perhubungan-nomor-14-tahun-2007-tentang-kendaraan-pengangkut-peti-kemas-di-jalan-
2007 peraturan-meneteri-kesehatan-nomor-284-tentang-apotek-rakyat
2006 permen-perdagangan-nomor-16-m-dag-per-3-2006-tentang-penataan-dan-pembinaan-pergudangan
2004 peraturan-menteri-kesehatan-nomor-867-tentang-registrasi-dan-praktik-terapis-wicara
2003 kepeutusan-menteri-perhubungan-no-35-tahun-2003-tentang-penyelenggaraan-angkutan-orang-di-jalan-dengan-kendaraan-umum
2001 keputusan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-1392-tahun-2001-tentang-registrasi-dan-izin-kerja-perawat-gigi
1998 peraturan-menteri-kesehatan-nomor-363-tahun-1998-tentang-institusi-penguji-alat-kesehatan-buku-pedoman
1985 peraturan-menteri-tenaga-kerja-nomor-per-05-men-1985-tentang-pesawat-angkat-dan-angkut
Pemenuhan Kewajiban Perizinan Berusaha Subsektor Perkebunan
PAPARAN PERSIAPAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TAHUN 2024
Sistem Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Terintegrasi Online Single Submission (OSS) – Risk Based Approach (RBA)
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 464 TAHUN 2020 TENTANG JENIS PRODUK YANG BERSETIFIKAT HALAL
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 31 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANO STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SURAT EDARAN NOMOR 25 TAIIUN 2021 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN / ATAU PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA SIMPAN PINJAM SEKTOR KOPERASI
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR EKONOMI KREATIF
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR OBAT DAN MAKANAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 509/KEP/DPMPTSP/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN
KEPUTUSAN BUPATI BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 510/KEP/DPMPTSP/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT EDARAN 1631
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN E-PURCHASING KATALOG MELALUI METODE NEGOSIASI HARGA BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN
PEDOMAN PELAPORAN CAPAIAN AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR